Reaksi Negara Islam terhadap Status Benjamin Netanyahu Sebagai Buronan Internasional

 Oleh Hikmah Sholawat

Benjamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel, adalah salah satu tokoh yang telah menciptakan dinamika besar dalam politik internasional, khususnya di dunia Islam. Netanyahu dikenal sebagai pemimpin yang keras dalam kebijakan luar negeri Israel, terutama dalam hubungannya dengan Palestina dan negara-negara Arab. Selain itu, tuduhan korupsi yang dihadapinya turut memperburuk citranya di mata dunia internasional. Meskipun Netanyahu belum menjadi buronan internasional, reaksi dunia Islam terhadap statusnya yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan keterlibatannya dalam kebijakan-kebijakan yang kontroversial menciptakan respons yang beragam.

Latar Belakang Benjamin Netanyahu dan Kontroversi Hukum

Benjamin Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri Israel selama beberapa periode, dengan masa jabatan yang panjang. Selama waktu tersebut, ia dikenal karena kebijakan luar negeri yang tegas, termasuk penolakan terhadap proses perdamaian dengan Palestina dan keberpihakan yang kuat terhadap Amerika Serikat. Namun, tidak hanya kebijakan politik luar negeri yang menjadi sorotan, Netanyahu juga dihadapkan pada sejumlah tuduhan korupsi yang sangat serius.

Tuduhan-tuduhan tersebut, yang mencakup kasus suap, penyalahgunaan kekuasaan, dan penerimaan hadiah dari pengusaha kaya, menambah kontroversi terkait status Netanyahu di dunia internasional. Ia didakwa dalam beberapa kasus besar, seperti Kasus 1000, yang melibatkan penerimaan hadiah dari pengusaha, Kasus 2000, yang berhubungan dengan negosiasi terkait liputan media, dan Kasus 4000, yang terkait dengan pengaruhnya terhadap perusahaan telekomunikasi Bezeq. Meskipun Netanyahu membantah semua tuduhan tersebut, masalah hukum ini memengaruhi reputasinya, terutama di kalangan negara-negara yang secara politis tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahannya.

Negara-negara Islam dan Reaksi terhadap Netanyahu

Negara-negara Islam, yang sebagian besar memiliki hubungan diplomatik yang tegang dengan Israel karena konflik Israel-Palestina, melihat Netanyahu sebagai simbol dari kebijakan agresif dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Reaksi negara-negara ini terhadap berbagai isu yang melibatkan Netanyahu, termasuk tuduhan korupsi dan kebijakan politiknya, sangat terkait dengan pandangan mereka tentang kebijakan Israel terhadap Palestina dan dunia Islam secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa reaksi penting yang muncul dari negara-negara Islam terkait status Netanyahu:

1. Kecaman atas Kebijakan Israel terhadap Palestina

Sebagian besar negara-negara Islam melihat Netanyahu sebagai pemimpin yang tidak hanya memperburuk situasi di Palestina, tetapi juga sebagai simbol dari ketidakadilan yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Kebijakan Netanyahu yang mendukung perluasan pemukiman Israel di wilayah yang dipersengketakan dan penolakan terhadap dua negara bagi Palestina dan Israel telah memperburuk ketegangan dengan negara-negara Islam.

Ketika tuduhan korupsi muncul, banyak negara-negara Islam menanggapi dengan anggapan bahwa Netanyahu harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik dalam hal kebijakan politik maupun dalam masalah hukum. Bagi negara-negara ini, status Netanyahu sebagai seorang tokoh yang terlibat dalam kebijakan agresif terhadap Palestina sering kali dihubungkan dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang dihadapinya. Sejumlah negara seperti Turki dan Iran secara terbuka mengkritik kebijakan Netanyahu yang dianggap memperburuk krisis kemanusiaan di Palestina, dan mereka menyerukan agar Israel dihadapkan pada pertanggungjawaban internasional.

2. Penyebutan Netanyahu sebagai "Penjahat Perang"

Beberapa negara Islam, seperti Iran dan negara-negara anggota Liga Arab, secara terbuka menyebut Netanyahu sebagai "penjahat perang" karena kebijakan militer Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. Kritik ini semakin menguat seiring dengan serangan-serangan militer yang dilakukan Israel terhadap Gaza dan wilayah Palestina lainnya selama masa jabatan Netanyahu.

Penyebutan Netanyahu sebagai penjahat perang semakin kencang dengan berbagai laporan internasional tentang pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan warga sipil selama konflik di Gaza. Beberapa negara, terutama Iran, menyerukan agar Netanyahu diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tindakannya selama konflik Israel-Palestina. Meski demikian, upaya-upaya ini tidak pernah membuahkan hasil konkret di level internasional, karena Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC dan beralasan bahwa sistem hukum domestik mereka cukup untuk menangani masalah tersebut.

3. Pendekatan Diplomatik Negara-negara Teluk

Seiring dengan normalisasi hubungan diplomatik yang terjadi antara Israel dan beberapa negara Arab, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Abraham pada tahun 2020, reaksi negara-negara Islam semakin beragam. Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, yang sebelumnya memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Israel, kini mulai mengembangkan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tersebut.

Meskipun normalisasi hubungan ini tidak serta-merta mengubah pandangan terhadap Netanyahu, beberapa pemimpin dari negara-negara Teluk mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan kecaman langsung terhadapnya. Mereka lebih cenderung untuk menekankan diplomasi dan kerja sama ekonomi dengan Israel, meskipun mereka tetap memperjuangkan hak-hak Palestina melalui saluran internasional. Ini mencerminkan perubahan dinamika dalam politik Timur Tengah, di mana faktor ekonomi dan geopolitik sering kali mengambil alih ideologi yang lebih murni dalam hubungan internasional.

Namun, beberapa kelompok masyarakat dan aktivis di negara-negara Teluk masih mengkritik Netanyahu secara terbuka, mengingat kebijakan Israel yang dianggap merugikan Palestina. Kritik ini sering kali mencuat dalam bentuk protes atau kampanye solidaritas dengan Palestina, yang mendapat dukungan dari banyak kalangan di wilayah tersebut.

4. Tanggapan dari Negara-negara Besar Islam Seperti Indonesia

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sikap yang sangat konsisten terhadap masalah Palestina. Indonesia menolak keras kebijakan ekspansi pemukiman Israel dan mendukung hak Palestina untuk menjadi negara merdeka. Seiring dengan tuduhan-tuduhan korupsi yang dihadapi Netanyahu, beberapa politisi dan aktivis Indonesia menyerukan agar Israel, termasuk Netanyahu, dihukum atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina.

Namun, Indonesia juga mendekati masalah ini dengan hati-hati di forum internasional, termasuk di PBB, dengan mendesak agar Israel dihadapkan pada sanksi dan akuntabilitas internasional. Sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia secara konsisten mendukung upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka dan mendesak agar Netanyahu dimintai pertanggungjawaban atas kebijakannya yang dianggap melanggar hukum internasional.

Kesimpulan

Reaksi negara-negara Islam terhadap Benjamin Netanyahu dan dugaan tindak pidana yang dihadapinya, seperti tuduhan korupsi, sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan Israel yang agresif terhadap Palestina. Negara-negara Islam cenderung menganggap Netanyahu sebagai simbol penindasan terhadap Palestina dan sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab atas kebijakan militer yang melanggar hak asasi manusia.

Beberapa negara, seperti Iran dan negara-negara di dunia Arab, menuntut agar Netanyahu diadili atas tindakan agresif Israel terhadap Palestina, dengan menyebutnya sebagai "penjahat perang". Negara-negara Teluk yang lebih fokus pada diplomasi dengan Israel mungkin lebih berhati-hati dalam kecaman mereka terhadap Netanyahu, namun mereka tetap mendukung Palestina dan menuntut keadilan. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, terus menegaskan dukungannya terhadap Palestina dan mendesak Israel, termasuk Netanyahu, untuk bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Palestina.

Di tengah dinamika ini, meskipun Netanyahu belum menjadi buronan internasional, reaksi dunia Islam terhadapnya mencerminkan ketegangan yang lebih luas mengenai konflik Israel-Palestina dan dampaknya terhadap hubungan internasional.